//5T4T3
you're reading...
PATRIOTISME SAYA

ACENG HM FIKRY MELAWAN KEPUTUSAN MA

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan rekomendasi DPRD untuk melengserkan HM Fikry alias Aceng (42) sebagai bupati Garut, Jabar.

Aceng dinilai melanggar etika dan peraturan perundangan terkait pernikahan selama empat hari dengan Fanny Oktora (18). Dia pun menjadi kepala daerah pertama yang kehilangan jabatan karena masalah pernikahan.

Selain itu majelis menilai Aceng melanggar sumpah jabatan. Pasalnya, posisi Aceng sebagai pribadi dan bupati tidak bisa dipisahkan dalam kasus pernikahan kilatnya itu. Sebagai pejabat negara, Aceng seharusnya bisa menjaga perilaku sesuai sumpah jabatan yang diucapkan saat dilantik.

Putusan yang diketuk Ketua Majelis Paulus Effendi Lotulung itu bersifat final. Tidak ada langkah hukum lain yang bisa membatalkan. “Putusan segera dikirim ke DPRD Garut sebagai pemohon. Langkah selanjutnya diserahkan ke pejabat politik terkait untuk lakukan langkah selanjutnya,” tegas Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Manyur di Jakarta, Rabu (23/1).

Mengenai ancaman pengacara Aceng yang akan menggugat MA jika menyetujui pemakzulan itu, Ridwan mengatakan mereka bisa saja melakukan.

“Silahkan saja, nanti akan dinilai apakah cukup beralasan. Tetapi gugatan itu asal perkara lain. Perkara ini sudah selesai,” ucapnya.

Sebelumnya, DPRD Garut melengserkan Aceng atas dugaan pelanggaran Undang Undang Nomor (UU) 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum memutuskan itu, mereka telah melakukan serangkaian proses politik berupa rapat pansus (panitia khusus) hingga paripurna.

Menanggapi putusan itu, Aceng mengaku hanya bisa pasrah. Dia mengatakan tidak memperhatikan perkembangan kasusnya itu karena sibuk bekerja.

Akan tetapi, dia mengaku menyiapkan perlawanan hukum bersama pengacaranya. “Upaya hukum akan saya pikirkan dengan lawyer,” katanya.

Aceng berjanji tidak mengerahkan massa untuk melawan putusan tersebut. “Saya tidak akan mendidik masyarakat untuk berdemokrasi di luar koridor. Tetapi kalau ada kekecewaan dari pendukung saya, itu bentuknya spontanitas. Luapan emosional sesaat. Itu hal wajar,” ujar dia.

Saat dihubungi, Pengacara Aceng, Eggi Sudjana menegaskan akan menggugat renteng MA, Mendagri dan DPRD Garut sebesar Rp 5 triliun. “Materi dan wibawa Aceng selaku pimpinan daerah tak ternilai harganya. Apalagi ini klausulnya soal pernikahan yang tidak ada pelanggaran pidananya,” ujar Eggi.

Dia menilai putusan itu cacat hukum karena ada tiga keganjilan. Pertama, saat proses rekomendasi di DPRD terjadi pergantian anggota dewan dari FPPP di DPRD Garut. Bahkan, anggota baru itu langsung menjadi anggota pansus perkara tersebut.

Kedua, lanjut Eggi, rapat paripurna dilangsungkan terbuka sehingga banyak orang anti-Aceng yang masuk ke ruang sidang. Diduga terjadi intervensi dan tekanan terhadap anggota dewan.

Keganjilan ketiga, diduga terjadi pemalsuan tanda tangan seorang ulama dalam rekomendasi tersebut. Hal itu termasuk pelanggaran pidana. “Para hakim MA itu justru perlu diperiksa KY (Komisi Yudisial) karena mengabulkan rekomendasi DPRD yang cacat hukum,” tegasnya.

Selain itu, Eggi menilai putusan MA tersebut terburu-buru. Pasalnya, kliennya sedang menunggu hasil laporan ke Bareskrim Polri. Aceng melaporkan pelanggaran pidana yang dilakukan Mendagri Gamawan Fauzi.

“Kami sudah mengadukan Mendagri ke polisi, tapi belum ada tanggapan hingga kini. Seharusnya, MA membuat putusan yang pada nantinya tidak menimbulkan sengketa. Putusan ini akan menimbulkan sengketa itu,” ucap Eggi.

Putusan Presiden
Respons positif diperlihatkan mantan Ketua Pansus DPRD Garut dalam kasus Aceng, Asep Achlan. “Kami ucapkan terima kasih. Itu berarti apa yang sudah dilakukan Pansus DPRD Garut soal pemakzulan Aceng sudah benar,” ucapnya.

Langkah selanjutnya, DPRD akan menggelar rapat pimpinan (rapim) setelah menerima salinan putusan MA. Selanjutnya, mereka membawa putusan itu ke rapat paripurna.

Sementara Gamawan mengatakan apabila putusan itu sudah diparipurnakan DPRD Garut dengan hasil diterima, akan disampaikan ke Presiden. Dalam jangka waktu 30 hari, Presiden akan memutuskan pemberhentian Aceng. Posisinya bakal digantikan Wakil Bupati, Agus Hamdani.

Bagaimana jika DPRD ternyata menolak putusan MA? “Kalau itu terjadi berarti DPRD tidak konsekuen. Rekomendasi pemberhentian kan dari DPRD Garut,” tegasnya.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga angkat suara. Dia menegaskan kepolisian siap mengamankan situasi di Garut.

“Saya minta semua taati ketentuan hukum. Kami siap mengamankan jika ada dinamika,” tegas dia. (tribunnews/aco/fer/adi/tribunjabar)
aceng-bupati-nakal

About syafyess

Saya dilahirkan di kota Pekanbaru yang terkenal dengan cuaca panasnya dan daerah paling kaya di Indonesia karena diatas dan dibawah buminya menghasilkan minyak.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Arsip

Blog Stats

  • 361,981 hits

Map MyVisitor

Flags MyVisitors

free counters

%d blogger menyukai ini: