PEMILUKADA, NARSIS HABIS DI JALANAN

Semakin dekat jadwal Pemilukada di setiap daerah maka semakin bertebaranlah iklan atau reklame para kandidat di jalanan raya. Sepanjang jalan disetiap daerah yang di landa Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) maka semakin banyak pula photo-photo kandidat beserta jargon-jargon politiknya. Para kandidat tidak saja memajang photo di jalan raya utama tapi sudah sampai kepelosok desa bahkan di dalam gang sempit. Photo-photo para kandidat bisa berupa papan reklame, brosur, kalender, bahkan surat yasin. Entah berapa duit yang dihambur-hamburkan oleh para kandidat tersebut. Beredar khabar angin untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur minimal dana yang diperlukan mencapai puluhan hingga ratusan milyar, alamak.

Pernah terlintas dibenak saya yang awam ini betapa royalnya para kandidat tersebut beriklan diri. Kita bisa lihat di Televisi dan koran berapa kali sehari mereka tampil menjajakan diri. Padahal kita tahu iklan di koran dan televisi bukanlah harga yang murah. Untuk sekali tampil dibutuhkan duit puluhan juta rupiah. Yang jadi pertanyaan saya: “darimana duit untuk beriklan diri tersebut?” Alangkah kaya sekali mereka bahkan jika dibandingkan para pengusaha yang memang sudah masuk 100 orang kaya di dunia sekalipun. Pertanyaan lainnya; “Berapa gaji PNS sebagai gubernur, bupati, walikota di Indonesia?” Ini mungkin pertanyaan tolol dari banyak orang dan saya yakin tidak ada yang bisa menjawabnya secara sempurna.

Selain itu yang bikin geli kita di jalanan jika membaca istilah-istilah atau singkatan dari para kandidat, seperti DUA RUDY, Dua Pemimpin Sukses Bersatu, Lanjutkan. ROSSA, Rosehan Nor Bahri dan Saefullah Rasyid. ZA, Zairullah Azhar dan Abu Bakar Al Habsy. AYUHA, Ahmad Yudhi Wahyuni dan Haryanto, Teruskan. Serta banyak lagi yang lainnya. Saya ogah menghafalnya.

Begitu juga di Kalteng, AYUDIK, Ahmad Yuliansyah dan Didik Salmiarji, PAHALA, Pahrurazi dan pasangannya. Sebenarnya Pemilukada ini baru ada sejak zaman reformasi dan otonomi daerah pasca runtuhnya rezim Soeharto. Zaman Soeharto, kepala daerah ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi jangan heran jika Kepala Daerah sangat takut dan loyal kepada Presiden atau atasannya langsung. Jika sekarang banyak Kepala Daerah yang “mbandel” terhadap atasannya langsung karena merasa dirinya di pilih oleh rakyat melalui Pemilukada.